Temu Nasional LPM: Direktur Diktis Tegaskan Peran Penting LPM dalam Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
SALATIGA-Keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi penting dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dan Ma’had Aly. LPM UIN KHAS Jember mendelegasikan Dr. Kun Wazis., S.Sos, M.I.Kom selaku Kepala Pusat Informasi Data dan penerimaan Mahasiswa Baru untuk mengikuti kegiatan temu Nasional Lembaga Penjamina Mutu di Salatiga Jawa Tengah.
Salah satu prinsip dalam RPL tersebut adalah penjaminan mutu, yang terkait tugas LPM dalam menjamin mutu terhadap seluruh proses pelaksanaan RPL. Demikian ditegaskan Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag RI Prof. Dr. Phil. H. Sahiron, MA., saat membuka Temu Nasional LPM-PTKIN Tahun 2025 di Grand Wahid Hotel Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (27/08/2025). Dalam kegiatan yang bertajuk “Digitalisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Tantangan, Peluang, dan Strategi Aksi LPM Menuju Transformasi Berkelanjutan” itu, Prof. Sahiron mengungkapkan peran penting LPM dalam menjamin mutu. “Jelas, LPM memiliki peran penting dalam melaksanakan PMA Nomor 12 Tahun 2025 ini, karena diantara prinsipnya adalah penjaminan mutu,” ujarnya.
Dalam pemaparan di hadapan perwakilan LPM-PTKIN seluruh Indonesia, Prof. Sahiron menyampaikan 4 prinsip pelaksanan RPL itu terkait dengan asksesibilitas, kesetaraan, transparan, dan penjaminan mutu. Pertama, aksesibilitas, menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Kedua, kesetaraan pengakuan, memberikan bobot yang sama/setara di dalam pengakuan capaian pembelajaran. Ketiga, transparan, penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka. Keempat, penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. “Untuk itu, seluruh LPM di PTKIN yang hadir dalam pertemuan ini, memiliki peran penting dalam menindaklanjutinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sahiron menyatakan bahwa kebijakan RPL yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI ini memiliki tujuan yang akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan PTKIN kedepan. Diantaranya, memberikan pengakuan yang telah diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya; meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi; mendorong pendidikan sepanjang hayat; memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma’had Aly untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan. “Bisa dicontohkan, misalnya santri yang memiliki kemampuan membaca kitab kuning dengan baik dan menguasai keilmuan agama, dan tidak sempat kuliah, mereka bisa memiliki melalui pintu RPL ini,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta.
Dalam kegiatan yang berlangsung 27-29 Agustus 2025 tersebut, Prof. Sahiron juga berdiskusi dengan sejumlah narasumber. Diantaranya, Prof. Dr. rer.nat Imam Buchori, S.T.., yang menyampaikan materi Sosialisasi Kebijakan BAN PT tentang Sapto 2.0 dan Instrumen Akreditasi Baru (IAPT 4.0 & IAPS 5.0); Prof. Dr. Drs. Drs. H.Ahmad Thib Raya, BA., MA yang menyampaikan materi Mengenalkan Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA). Tuan rumah kegiatan UIN Salatiga menyambut baik seluruh peserta yang hadir. “Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari PTKIN di wilayah Indonesia, mulai dari perwakilan Kalimantan, Sumatera, sampai Papua. Ini merupakan kegiatan silaturahmi, bertukar pengalaman dan berguru kepada guru-guru kita yang menjadi narasumber,” ujar Ketua LPM UIN Salatiga Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd., dalam sambutan diiringi tepuk tangan hadirin. (*)
Tag :